CPNS 2021-Kumpulan Soal-soal dan Kunci Jawaban Ujian CAD, TWK, TPK,TIU CPNS terefrensi Fokus Intergritas

1. Pegawai merupakan komponen dalam institusi negara yang ditinjau untuk menjaga muruah dan integritas lembaga. Komponen tersebut termasuk dalam ....

A. Komponen internal

B. Komponen eksternal

C. Komponen ekpier

D. Komponen koreksi

E. Komponen struktral

Jawaban : A

2. Perlunya transparansi kinerja agar terhindar dari konflik kepentingan dan cara terbaik untuk menghindar dari tindakan penyuapan merupakan kegiatan untuk membentuk....

A. Sistem antikorupsi

B. Budaya organisasi

C. Pengelolaan sumber daya manusia

D. Pengelolaan anggaran

E. Karakter pegawai instansi

Jawaban : B

3. Berikut ini yang bukan sebagai komponen untuk membangun sumber daya manusia dalam institusi agar memiliki integritas tinggi adalah ....

A. Promosi

B. Mutasi

C. Rekrutmen

D. Seminar

E. Prestasi kinerja

Jawaban : D

4. Pelaksanaan tugas pegawai dalam melayani harus dilandaskan pada perilaku transparan, akuntabel, dan bebas korupsi merupakan pengertian dari....

A. Integritas internal

B. Integritas eksternal

C. Integritas proporsional

D. Integritas konseptual

E. Integritas struktural

Jawaban : B

5. Survei terhadap institusi perlu dilakukan untuk menjamin kinerja pegawai bahkan lembaga tersebut secara internal ataupun eksternal, manfaat lain perlunya survei integritas pegawai adalah....

A. Sebagai kontrol kinerja pegawai dalam institusi

B. Sebagai pembentuk karakter yang ingin dicapai oleh institusi terhadap pegawai

C. Modal perencanaan pembangunan sumber daya manusia

D. Menjadi bahan evalusi kerja untuk menghindari tindakan korupsi

E. Menjadi tanggung jawab institusi untuk menjaga muruah

Jawaban : D

6. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, aparatur daerah diatur dalam asas-asas berikut, kecuali....

A. Asas kepastian hukum

B. Asas proporsionalitas

C. Asas akuntabilitas

D. Asas kepentingan umum

E. Asas sektoral

Jawaban : E

7. Setiap pegawai harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memberikan informasi secara jujur, benar, dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat karena menganut asas....

A. Proporsionalitas

B. Efektivitas

C. Kepentingan umum

D. Keterbukaan

E. Tertib penyelenggara negara

Jawaban : D

8. Prinsip untuk mencegah tindakan korupsi perlu ditanamkan sejak dini, kecuali....

A. Akuntabilitas

B. Kewajaran

C. Transparansi

D. Kontrol kebijakan

E. Kritis

Jawaban : E

9. Sikap yang mencerminakan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perilaku dikenal sebagai....

A. Jujur

B. Disiplin

C. Tanggung jawab

D. Adil

E. Berani

Jawaban : A

10. Nilai-nilai berikut yang termasuk dalam nilai antikorupsi pada aspek etos kerja adalah....

A. Jujur, tanggung jawab, dan adil

B. Tanggung jawab, peduli, dan mandiri

C. Kerja keras, mandiri, dan sederhana

D. Adil, berani, dan peduli

E. Jujur, disiplin, dan tanggung jawab

Jawaban : C

11. Integritas berdasarkan kompetensi KPK memiliki pengertian bahwa ....

A. Bertindak sesuai perkataan dan tindakan sesuai dengan nilai secara konsisten

B. Mutu, sifat, dan keadaan yang digambarkan secara utuh yang memancarkan , kewibawaan

C. Patuh pada kode etik dalam perkataan dan perbuatan

D. Berkepribadian utuh yang merujuk pada nilai moral dan etika

E. Kepribadian yang membawa marwah bangsa dan negara sebagai identitas nasional

Jawaban : A

12. Ada sembilan nilai integritas dalam antikorupsi yang terbagi dalam 3 aspek, yaitu ....

A. Inti, sikap, dan etos kerja

B. Personal, perilaku, dan norma

C. Kepribadian, agama, dan etos kerja

D. Nilai, norma, dan kepribadian

E. Inti, personal, dan sikap

Jawaban : A

13. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 Pasal 13, KPK memiliki kewenangan terhadap penyelenggara negara (PN) dalam ....

A. Pelaporan tindakan korupsi

B. Penindakan tindakan korupsi

C. Pendaftaran dan pelaporan kekayaan penyelenggara negara

D. Audit penyelenggara negara

E. Menyadap komunikasi penyelenggara negara

Jawaban : C

14. KPK sebagai lembaga khusus tindak pidana korupsi memiliki andil dalam perkara korupsi terutama dalam bidang....

A. Penuntutan

B. Penyidikan

C. Penuntutan sekaligus penyidikan

D. Pemutusan perkara

E. Penyidikan sekaligus pemutusan perkara

Jawaban : C

15. Penegakan hukum khusus tindakan korupsi menganut asas....

A. Lex specialis derogat legi general!

B. Lex superior derogat legi emperor

C. Equlity before the law

D. Lex posterior derogat legi priori

E. Lex imperfecta

Jawaban : A

16. Keutamaan seorang ASN sebagai pejabat publik harus berintegritas tinggi pada nilai....

A. Kejujuran

B. Kedisplinan

C. Tanggung jawab

D. Kepedulian

E. Pelayanan publik

Jawaban : A

17. Sumpah setia terhadap NKRI dan Pancasila merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat negara. Dasar sumpah tersebut bagi seorang ASN adalah....

A. Pancasila sebagai wawasan hidup bangsa

B. Pejabat negara harus setia terhadap NKRI

C. Pancasila merupakan landasan hukum bangsa

D. NKRI dan Pancasila adalah warisan budaya bangsa

E. Pancasila penting dalam membentuk perilaku ASN

Jawaban : A

18. Integritas selalu berkaitan dengan kredibilitas. Dimana kredibilitas menyangkut tentang keterampilan atau kemampuan, sedangkan integritas berkaitan dengan ....

A. Kepribadian

B. Hati

C. Perilaku

D. Skills

E. Pengetahuan

Jawaban : B

19. Maksud dari etika penegakan hukum berkeadilan adalah....

A. Menumbuhkan tertib sosial, ketenangan,

dan peraturan hidup bersama

B. Meningkatkan kesadaran hukum bagi sesama tanpa pandang bulu

C. Persamaan di muka hukum

D. Kepastian hukum bagi seluruh warga negara

E. Bersumber pada Pancasila demi tercipta keadilan sosial

Jawaban : A

20. Efektivitas penyelesaian tindak pidana korupsi oleh KPK dilakukan melalui ....

A. Pendidikan antikorupsi sejak dini

B. Operasi tangkap tangan

C. Regulasi hukum dan lembaga antikorupsi

D. Survei lembaga negara

E. Sosialiasi bahaya laten korupsi

Jawaban : B

21. Konsep integritas nasional yang dikonsepsikan oleh KPK terdiri atas ....

A. 5 nilai

B. 7 nilai

C. 9 nilai

D. 11 nilai

E. 13 nilai

Jawaban : C

22. Nilai kejujuran, toleransi, dan kepedulian merupakan nilai yang terkandung dalam masyarakat yang ditinjau dari sisi....

A. Sosial budaya

B. Kemanusiaan

C. Agama

D. Adat istiadat

E. Personal

Jawaban : A

23. Berikut ini yang termasuk lembaga antikorupsi nonpemerintah, kecuali....

A. Indonesian Corupption Watch

B. Kontras

C. Imparsial

D. KPK

E. KPAI

Jawaban : D

24. Perilaku berikut ini yang mencerminkan tindakan budaya korupsi terlihat pada ....

A. Seseorang menyerobot antrean tiket

B. Tidak membuat KTP di kelurahan

C. Membuang sampah tidak pada tempatnya

D. Ikut dalam pembuatan SIM massal

E. Memberikan informasi palsu kepada negara

Jawaban : D

25. Salah satu strategi jangka panjang KPK dalam membangun integritas nasional adalah....

A. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan pemerintah

B. Memberikan motivasi kepada pemimpin untuk bekerja secara efisien

C. Membangun infrastruktur untuk membantu kinerja aparatur secara efisien

D. Membangun dan mendidik masyarakat tentang bahaya korupsi

E. Menindak segala bentuk tindak pidana korupsi

Jawaban : D

26. ICW sebagai lembaga swadaya masyarakat merupakan organisasi antikorupsi yang memiliki prinsip, kecuali....

A. Independen

B. Akuntabilitas

C. Integritas

D. Subjektivitas

E. Profesionalitas

Jawaban : D

27. Pendidikan sebagai salah satu elemen dalam masyarakat yang bermuatan positif mampu memberikan pengaruh untuk membangun sikap kejujuran. Berikut ini perilaku yang mencerminkan ketidakjujuran adalah ....

A. Budaya membuang sampah tidak pada tempatnya

B. Budaya menyontek

C. Budaya membuat kantin kejujuran

D. Budaya saling percaya antarsesama warga sekolah

E. Budaya tidak percaya pada guru dan kepala sekolah

Jawaban : B

28. Tindakan vandalisme merupakan contoh tindakan yang tidak terpuji karena tergolong sebagai tindakan....

A. Kriminalitas

B. Amoral

C. Seksualitas

D. Bullying

E. Intoleransi

Jawaban : A

29. Hal yang paling sulit untuk menjadi manusia yang berintegritas adalah ....

A. Perilaku jujur

B. Tanggung jawab

C. Disiplin

D. Konsistensi

E. Percaya terhadap orang lain

Jawaban : D

30. Pembagian kekuasaan lembaga tinggi negara terbagi menjadi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki integritas masing-masing yang dipersatukan dengan ....

A. Hukum

B. Pancasila

C. Karakter

D. UUD 1945

E. NKRI

Jawaban : B

31. Hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari UUD 1945 sampai pada peraturan desa atau peraturan dusun merupakan bentuk integritas pada....

A. Asas kepastian hukum

B. Asas tertib penyelenggara negara

C. Asas akuntabilitas

D. Asas keterbukaan

E. Asas efisiensi

Jawaban : A

32. Tidak semua keahlian penyelenggara negara dapat digunakan untuk kepentingan negara dan bangsa, harus disesuaikan dengan kode etik dan nilai yang ada di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan asas....

A. Proporsionalitas

B. Profesionalitas

C. Keterbukaan

D. Akuntabilitas

E. Kepentingan umum

Jawaban : B

33. Berikut ini yang berkewajiban lapor dalam penerimaan gratifikasi atau pemberian hadiah, kecuali....

A. Pejabat lembaga tinggi negara

B. Pejabat negara lembaga tertinggi

C. Menteri

D. Hakim

E. Jaksa

Jawaban : E

34. Bentuk penyalahgunaan wewenang atas jabatan yang melekat pada penyelenggara negara untuk kepentingan keluarga atau kolega dapat digolongkan sebagai tindakan....

A. Korupsi

B. Kolusi

C. Nepotisme

D. Gratifikasi

E. Pidana

Jawaban : C

35. Baik buruknya perilaku seorang penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu ....

A. Integritas dan komitmen

B. Kinerja dan komitmen

C. Prestasi dan integritas

D. Etika dan perilaku

E. Norma dan etika

Jawaban : A

36. ASN dalam bertindak harus berlandaskan peraturan yang berlaku dan menjamin kerahasiaan negara sesuai dengan sumpah jabatan yang melekat. Tindakan tersebut dikenal dengan istilah ....

A. Physiological approach

B. Philosophical approach

C. Legal and constitutional approach

D. Sosiolog leal approach

E. Religius approach

Jawaban : C

37. Religius approach bagi seorang penyelenggara negara sesuai dengan nilai Pancasila diwujudkan dengan ....

A. Sumpah jabatan sesuai dengan agama dan keyakinan

B. Menjalankan kewenangan atas dasar ketuhanan

C. Meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara

D. Menjalankan aktivitas keagamaan disela-sela pekerjaan

E. Ikut serta dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya

Jawaban : A

38. Poros awal pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui proses rekrutmen birokrasi. Perwujudan proses rekrutmen tersebut di Indonesia saat ini dilakukan dengan cara....

A. Pelimpahan ke daerah otonom

B. Memberikan pengkhususan pada putra-putri Papua

C. Sistem Computer Assisted Test (CAT)

D. Seleksi berdasarkan kompetensi bidang yang dibutuhkan

E. Seleksi nasional yang dilakukan oleh masing-masing daerah

Jawaban : C

39. Periodisasi kepemimpinan dalam lembaga KPK dilakukan selama ....

A. 3 tahun sekali

B. 4 tahun sekali

C. 5 tahun sekali

D. 2 tahun sekali

E. 1 tahun sekali

Jawaban : B

40. Pencapaian roadmap KPK 2015-2019 pada aspek Learning and Growth masih mengalami permasalahan, di antaranya kecuali....

A. Rekrutmen KPK

B. Pembuatan gedung KPK

C. Pengangkatan penyidik

D. Rendahnya tingkat kendali KPK

E. Rendahnya akuntabilitas pegawai KPK

Jawaban : E

41. Keteladanan seorang pemimpin jelas diperlukan demi terwujudnya kepemimpinan dan kebijakan yang baik dan benar. Istilah tersebut dalam falsafah Jawa dikenal dengan

A. Tut wuri handayani

B. Ing ngarso sung tulodo

C. Ing madya mangun karso

D. Sengkut gumgregut

E. Dumadi tumrap sesami

Jawaban : B

42. Nilai dasar pribadi pemimpin KPK sesuai dengan kode etik meliputi, kecuali....

A. Terbuka dan transparan

B. Kebersamaan melaksanakan tugas

C. Integritas dan bermartabat

D. Tangguh dan tegar

E. Disiplin dan berwibawa

Jawaban : E

43. Faktor eksternal yang bisa memicu tindak pidana korupsi, kecuali....

A. Politik

B. Hukum

C. Sosial budaya

D. Organisasi

E. Ekonomi

Jawaban : C

44. Setiap warga negara berhak ikut serta dalam penyelenggaraan negara dengan proses rekrutmen yang akuntabel, transparan, dan efisien. Untuk membentuk karakter penyelenggara negara yang baik dan berintegritas maka diperlukan ....

A. Pelatihan bela negara

B. Kode etik penyelenggara negara

C. Norma dasar

D. Sumpah setia jabatan

E. Tata tertib penyelenggara negara

Jawaban : B

45. Norma dan etika ASN menurut filosofi Pancasila adalah sikap mental dan moral yang terwujud dalam tindakan lahiriah bermasyarakat dan bernegara yang bersifat....

A. Administratif, manajerial, dan organisasional

B. Religius, administratif, dan humanity

C. Kontekstual, struktural, dan administratif

D. Religius, struktural, dan organisasional

E. Administratif, religius, dan struktural

Jawaban : A

46. Indikator seseorang dalam menilai baik dan buruk merupakan tendensi dari nilai....

A. Norma

B. Moral

C. Etika

D. Etestika

E. Kesusilaan

Jawaban : B

47. Kekuatan inteligensia (pemikiran) dalam menilai benar atau salah dikenal dengan

A. Nilai

B. Mental

C. Kepribadian

D. Sosial

E. Logikal

Jawaban : B

48. Kemampuan pemimpin dalam pembangunan perlu dilandasi dengan wawasan terhadap kondisi alam demi tercapainya kebijakan dan ketahanan nasional. Selain itu, wawasan tersebut akan menopang integritas pemimpin dalam aspek pembangunan, khususnya pada gatra....

A. Geografi

B. Demografi

C. Sosial

D. Kultural

E. Sumber kekayaan alam

Jawaban : A

49. Amanat Pancasila dalam membangun integritas warga negara yang merujuk pada sila ke-2 menunjukkan etika dalam ....

A. Ekonomi

B. Budaya

C. Pemerintahan

D. Sosial budaya

E. Hukum